Daftar Merek UMKM 2026: Checklist Sebelum Membayar

Mengapa pendaftaran merek kembali penting sekarang?

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengumumkan penyesuaian tarif permohonan merek yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Pada saat yang sama, DJKI menegaskan bahwa UMK tetap mendapatkan keringanan. Halaman biaya resmi DJKI saat ini mencantumkan tarif permohonan pendaftaran merek bagi usaha mikro dan usaha kecil sebesar Rp500.000 per kelas barang dan/atau jasa.

Pada 10 Agustus 2026, DJKI dan EUIPO juga kembali mendorong pemanfaatan merek serta desain industri untuk meningkatkan daya saing UMKM. Momentum ini berguna untuk mengingatkan bahwa desain kemasan, akun media sosial, NIB, dan nama toko belum otomatis menggantikan pelindungan merek terdaftar.

Pahami dulu: membayar bukan berarti merek pasti terdaftar

Permohonan akan melalui proses sesuai ketentuan dan dapat menghadapi keberatan atau penolakan. Karena itu, jangan mencetak kemasan dalam jumlah besar, membuka banyak cabang, atau menandatangani kontrak jangka panjang hanya berdasarkan bukti pembayaran permohonan.

Gunakan hasil pemeriksaan awal untuk mengurangi risiko, bukan untuk menjanjikan kepastian. Bila merek menjadi aset penting atau terdapat kemiripan yang rumit, pertimbangkan bantuan konsultan kekayaan intelektual yang statusnya dapat diverifikasi melalui pangkalan resmi DJKI.

1. Tetapkan siapa yang menjadi pemohon

• Tentukan apakah merek akan dimiliki atas nama perorangan atau badan usaha berdasarkan struktur serta rencana bisnis.
• Cocokkan nama, alamat, identitas, dan dokumen pendukung sebelum mengisi permohonan.
• Jika usaha memiliki beberapa pendiri, sepakati kepemilikan merek secara tertulis sebelum mengajukan.
• Jangan menggunakan akun atau identitas pihak lain hanya untuk mengejar tarif tertentu.
• Simpan akses akun, email, nomor ponsel, kode billing, dan bukti permohonan pada pengelola yang benar-benar berwenang.

2. Bedakan nama usaha, merek, dan alamat digital

Nama yang tercantum pada NIB, nama toko di marketplace, nama domain, dan nama pengguna media sosial memiliki fungsi berbeda dari pendaftaran merek. Audit semuanya agar identitas pelanggan tetap konsisten, tetapi jangan menganggap ketersediaan satu nama berarti merek otomatis dapat didaftarkan.

• Catat bentuk merek yang akan diajukan: kata, logo, atau kombinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan.
• Pastikan ejaan, spasi, tanda baca, susunan, dan unsur visual sudah final sebelum mengunggah etiket merek.
• Hindari unsur yang meniru identitas pihak lain, menyesatkan mengenai asal atau kualitas, atau berpotensi bertentangan dengan ketentuan.
• Periksa apakah nama mudah diucapkan, dicari, dibedakan, dan dipakai konsisten pada produk.

3. Lakukan pencarian awal di PDKI

Cari bukan hanya nama yang sama persis. Periksa variasi ejaan, bunyi, susunan kata, terjemahan, singkatan, dan unsur visual yang mirip pada barang atau jasa terkait. Simpan hasil pencarian beserta tanggalnya karena pangkalan data dapat berubah.

• Cari kata utama tanpa tambahan seperti toko, official, Indonesia, atau nama kota.
• Ulangi pencarian dengan salah eja yang mungkin terdengar sama ketika diucapkan.
• Periksa status setiap hasil dan buka detail pemilik, kelas, serta uraian barang atau jasa.
• Cari unsur logo yang paling khas dengan kata-kata deskriptif yang relevan bila tersedia.
• Jika hasilnya membingungkan, jangan menyimpulkan aman hanya karena tidak ada nama yang identik.

4. Pilih kelas berdasarkan kegiatan yang benar-benar dijalankan

DJKI menyediakan Sistem Klasifikasi Merek untuk mencari kelas dan uraian barang atau jasa. Biaya permohonan dihitung per kelas, sehingga memilih terlalu sedikit dapat meninggalkan bagian usaha yang penting, sedangkan memilih terlalu banyak dapat menambah biaya tanpa kebutuhan yang jelas.

• Tulis daftar produk atau jasa yang saat ini menghasilkan pendapatan.
• Pisahkan barang yang dibuat, jasa yang diberikan, dan layanan penjualan atau distribusi.
• Cari istilah pada Sistem Klasifikasi Merek dan gunakan uraian yang sesuai dengan kegiatan aktual.
• Tentukan kelas prioritas untuk bisnis inti, lalu nilai kelas tambahan berdasarkan rencana yang realistis.
• Jangan menyalin seluruh uraian milik pesaing tanpa memahami cakupannya.

5. Verifikasi kelayakan tarif khusus UMK

Halaman prosedur DJKI mencantumkan etiket atau label merek, tanda tangan pemohon, dan dokumen tambahan bagi pemohon usaha mikro atau usaha kecil, antara lain surat rekomendasi UKM binaan atau surat keterangan UKM binaan dari dinas. DJKI juga mengumumkan penyederhanaan pembuktian berkas UMK melalui Permenkum Nomor 5 Tahun 2026.

• Baca syarat terbaru pada halaman prosedur resmi sebelum meminta surat atau membuat kode billing.
• Pastikan dokumen UMK masih berlaku, diterbitkan pihak berwenang, dan datanya sama dengan pemohon.
• Jangan mengubah dokumen, status usaha, atau keterangan hanya untuk memperoleh tarif khusus.
• Jika bukti belum memenuhi syarat, minta penjelasan tertulis dari dinas atau DJKI sebelum membayar.
• Simpan berkas asli serta salinan digital yang jelas, lengkap, dan mudah ditemukan.

6. Hitung anggaran berdasarkan jumlah kelas

Tarif resmi berlaku per kelas barang dan/atau jasa. Selain PNBP, anggarkan pula biaya pencarian tambahan, perbaikan logo, penyiapan dokumen, konsultasi bila diperlukan, dan pemantauan permohonan. Jasa pihak ketiga bukan bagian dari tarif resmi pemerintah.

• Biaya PNBP awal = tarif yang berlaku dikalikan jumlah kelas yang diajukan.
• Pisahkan biaya pemerintah dari biaya jasa konsultan, desain, atau administrasi internal.
• Cocokkan nama layanan dan nominal pada kanal resmi sebelum membayar.
• Jangan mentransfer biaya pemerintah ke rekening pribadi atau membeli sertifikat jadi.
• Simpan kode billing, bukti bayar, nomor permohonan, serta catatan waktu pengajuan.

7. Periksa permohonan sebelum tombol kirim

• Nama dan identitas pemohon sama pada akun, formulir, tanda tangan, serta dokumen UMK.
• Etiket merek memiliki bentuk, warna, dan susunan yang memang akan digunakan.
• Kelas dan uraian barang atau jasa sesuai dengan produk serta aktivitas usaha.
• Lampiran dapat dibuka, terbaca, tidak terpotong, dan tidak kedaluwarsa.
• Email serta nomor ponsel aktif untuk menerima pemberitahuan resmi.
• Semua pihak internal telah menyetujui pemilik, versi merek, dan kelas yang diajukan.

8. Pantau proses dan pisahkan statusnya

• Catat apakah status masih berupa draf, sudah dibayar, sudah diajukan, sedang diperiksa, diumumkan, atau telah mendapat keputusan.
• Jangan menyebut merek sudah terdaftar apabila baru memiliki kode billing atau nomor permohonan.
• Periksa pemberitahuan dan tenggat melalui akun serta kanal resmi; jangan bergantung pada pesan pihak ketiga.
• Simpan setiap surat, tanggapan, bukti unggah, dan keputusan dalam satu folder kronologis.
• Perbarui catatan merek ketika alamat, pemilik, logo, produk, kerja sama, atau struktur usaha berubah.

Rencana persiapan tiga hari

• Hari 1: tetapkan pemohon dan versi merek, lalu cari variasi nama serta bunyi di PDKI.
• Hari 2: petakan produk dan jasa, pilih kelas menggunakan Sistem Klasifikasi Merek, dan hitung anggaran per kelas.
• Hari 3: verifikasi dokumen UMK, etiket, data akun, kanal pembayaran, serta risiko yang perlu dikonsultasikan.
• Ajukan hanya setelah nama, pemilik, kelas, uraian, dokumen, dan biaya sudah diperiksa ulang.