KalkulatorUMKM
8 tools gratis untuk keputusan usaha harian

BISNIS DIGITAL · BISNIS DIGITAL

Aturan Marketplace 2026: Checklist NIB dan Biaya untuk UMKM Online

Permendag 19/2026 memperbarui tata kelola perdagangan digital. Ini checklist praktis agar toko UMKM lebih siap menghadapi kewajiban NIB dan biaya platform.

Apa yang berubah bagi penjual UMKM?

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 memperbarui aturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE dan mencabut Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Aturan yang diundangkan pada 8 Juni 2026 ini mencakup perdagangan barang melalui fitur niaga, termasuk marketplace dan social-commerce.

Bagi UMKM, dua hal paling praktis adalah memastikan legalitas usaha dan memahami hak sebagai pedagang di platform. Kementerian Perdagangan menjelaskan bahwa platform juga wajib menyediakan mekanisme pengaduan dan sengketa pedagang serta menginformasikan biaya secara transparan.

1. Periksa status NIB dan kegiatan usaha

Pedagang dalam negeri di marketplace wajib memiliki perizinan berusaha. Penjelasan pemerintah pada 20 Juli 2026 menyebutkan bahwa pedagang baru diberi waktu enam bulan untuk mengurus NIB, sedangkan pedagang yang sudah berjualan sebelum aturan berlaku memperoleh masa transisi hingga 18 bulan. Selama masa transisi, usaha tetap dapat berjalan.

Jangan menunggu platform mengirim peringatan. Masuk ke akun OSS, pastikan NIB aktif, identitas pemilik benar, alamat sesuai, dan KBLI menggambarkan kegiatan usaha yang sebenarnya. Jika belum memiliki NIB, gunakan hanya portal OSS resmi dan simpan dokumen yang diterbitkan.

  • Cocokkan nama pemilik, NIK atau data badan usaha, alamat, nomor telepon, dan surel.
  • Periksa KBLI untuk kegiatan produksi, perdagangan, atau jasa yang benar-benar dijalankan.
  • Pastikan data NIB sama dengan identitas toko dan rekening penerima dana bila platform meminta verifikasi.
  • Simpan NIB dan bukti perubahan data pada folder administrasi usaha, bukan hanya di ponsel staf.

2. Petakan izin dan standar setiap produk

NIB adalah identitas legal usaha, tetapi bukan pengganti seluruh izin atau standar produk. Makanan, kosmetik, obat, alat kesehatan, barang ber-SNI wajib, dan kategori tertentu dapat memerlukan dokumen tambahan sesuai jenis produknya.

Buat tabel sederhana berisi nama produk, kategori, merek, produsen, dokumen yang dimiliki, tanggal berlaku, dan penanggung jawab. Gunakan istilah serta klaim pada halaman produk yang konsisten dengan label dan dokumen resmi.

  • Tandai produk yang dibuat sendiri, dipasok pihak lain, impor, atau menggunakan jasa maklon.
  • Periksa masa berlaku dan nomor dokumen sebelum memperbarui deskripsi produk.
  • Jangan memakai nomor izin atau sertifikat milik produk lain walaupun mereknya sama.
  • Hapus klaim kesehatan, mutu, atau keaslian yang tidak memiliki bukti memadai.

3. Simpan bukti biaya dan kontrak elektronik

Permendag 19/2026 mewajibkan platform menginformasikan setiap biaya kepada pedagang secara transparan, dengan bahasa yang mudah dipahami dan tampilan yang mudah dilihat. Biaya yang disepakati juga harus dituangkan dalam perjanjian tertulis atau kontrak elektronik.

Setiap kali ada perubahan biaya layanan, komisi kategori, program gratis ongkir, biaya iklan, atau penalti, unduh ketentuannya dan catat tanggal mulai berlaku. Bukti ini membantu saat menghitung margin maupun mengajukan keberatan.

  • Arsipkan kontrak penjual, notifikasi perubahan biaya, dan laporan transaksi bulanan.
  • Pisahkan biaya wajib platform dari biaya program promosi yang dipilih sendiri.
  • Hitung margin per pesanan setelah komisi, diskon penjual, biaya iklan, subsidi ongkir, retur, dan pajak yang relevan.
  • Uji harga baru dengan Kalkulator HPP serta Kalkulator Laba & Margin sebelum mengikuti kampanye.

4. Gunakan kanal pengaduan pedagang secara tertib

Marketplace dan sejumlah model platform lain wajib menyediakan layanan pengaduan serta mekanisme penyelesaian sengketa bagi pedagang. Kanalnya harus jelas, mudah diakses, menyediakan lebih dari satu pilihan elektronik aktif, dan mencantumkan waktu tanggap layanan.

Saat terjadi saldo tertahan, penalti, produk diturunkan, retur bermasalah, atau biaya tidak sesuai, kumpulkan bukti sebelum menghubungi dukungan. Jelaskan satu masalah per tiket agar jejak penanganannya mudah diikuti.

  • Catat nomor pesanan, waktu kejadian, jumlah uang, dan aturan platform yang terkait.
  • Lampirkan tangkapan layar utuh, faktur, foto paket, video pengemasan, atau bukti serah terima.
  • Simpan nomor tiket dan tenggat respons yang dijanjikan platform.
  • Jika jawaban belum menyelesaikan masalah, gunakan jalur eskalasi resmi dan hindari mengirim data rahasia melalui akun tidak terverifikasi.

5. Rapikan informasi produk dan promosi

Pedagang tetap bertanggung jawab atas materi iklan elektronik yang dibuat atau disebarkan. Foto, harga, stok, ukuran, komposisi, manfaat, garansi, syarat promo, dan waktu pengiriman harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Jika menggunakan AI untuk menulis deskripsi atau membuat gambar pendukung, lakukan pemeriksaan manusia sebelum menerbitkan. Jangan membiarkan AI menambahkan fitur, sertifikasi, bahan, atau hasil penggunaan yang tidak dimiliki produk.

  • Gunakan foto produk asli sebagai gambar utama.
  • Tulis harga akhir dan syarat diskon dengan jelas.
  • Jelaskan varian, ukuran, isi bersih, bahan, dan batas penggunaan bila relevan.
  • Perbarui stok dan estimasi pengiriman agar pembeli tidak menerima janji palsu.

6. Pahami bahwa NIB bukan pajak baru

Pemerintah menegaskan bahwa pengurusan NIB tidak menciptakan kewajiban pajak baru. NIB berfungsi sebagai identitas legal usaha. Kewajiban perpajakan dan mekanisme pemungutan pajak marketplace diatur terpisah, sehingga pencatatannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing usaha.

Jangan menyamakan seluruh potongan pada laporan marketplace sebagai komisi atau pajak. Cocokkan nama potongan, dasar pengenaan, bukti pungut, dan nilai yang masuk ke rekening. Bila belum yakin, tanyakan kepada platform, kantor pajak, atau konsultan yang berwenang.

Checklist 30 menit untuk pekan ini

  • Buka OSS dan periksa NIB serta KBLI usaha.
  • Ekspor daftar produk aktif dari setiap marketplace.
  • Beri tanda pada produk yang izin atau standarnya belum lengkap.
  • Unduh kontrak penjual dan daftar biaya terbaru dari pusat bantuan platform.
  • Hitung ulang margin tiga produk terlaris menggunakan potongan aktual.
  • Simpan tautan kanal pengaduan, aturan sengketa, dan waktu tanggap platform.
  • Perbaiki satu halaman produk yang informasinya paling tidak lengkap.

Bangun arsip kepatuhan yang sederhana

Buat satu folder per marketplace dengan subfolder legalitas, produk, biaya, kontrak, laporan transaksi, dan pengaduan. Beri nama file menggunakan tanggal agar perubahan dapat ditelusuri. Cara sederhana ini mengurangi ketergantungan pada notifikasi yang bisa hilang dari aplikasi.

Tinjau arsip setiap bulan bersama laporan laba. Tujuannya bukan sekadar memenuhi aturan, tetapi memastikan keputusan harga, promo, dan stok dibuat berdasarkan biaya nyata serta dokumen yang dapat dibuktikan.

Sumber yang digunakan

Artikel ini merupakan informasi umum, bukan nasihat hukum atau perpajakan. Masa transisi, perizinan, standar produk, biaya platform, dan kewajiban pajak dapat berbeda menurut status usaha, jenis produk, serta kebijakan yang berlaku. Periksa dokumen resmi terbaru di JDIH Kemendag, OSS, DJP, dan pusat bantuan marketplace atau konsultasikan dengan instansi/profesional berwenang.

Lihat artikel UMKM lainnya →